Hingga berita ini diturunkan, tidak ada satu pun langkah konkret yang diambil oleh Polsek Tanjung Morawa maupun Polresta Deli Serdang. Jangankan operasi pemberantasan atau penggerebekan, upaya klarifikasi kepada publik pun tidak pernah dilakukan. Kepolisian di tingkat resor dan sektor ini memilih untuk terus membisu, seakan merestui aktivitas ilegal tersebut berjalan tanpa hambatan.
Sindikat yang 'Tak Tersentuh' Hukum
Sikap pasif yang dipertontonkan oleh Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol. Hendria Lesmana, beserta jajarannya di Polsek Tanjung Morawa semakin memperkuat asumsi liar di tengah masyarakat. Muncul stigma bahwa jaringan Togel Situmorang adalah kelompok untouchable (tak tersentuh hukum) yang memiliki imunitas tak terlihat.
Di saat aparat penegak hukum berpangku tangan, sindikat perjudian ini diduga semakin leluasa menancapkan kukunya, meraup keuntungan dari masyarakat kecil di akar rumput. Ironi ini menampar nalar sehat: institusi yang dibiayai oleh uang rakyat untuk melindungi warga, justru terlihat menunduk dan kehilangan taringnya saat berhadapan dengan bandar judi.
Slogan "Presisi" yang Menguap di Deli Serdang
Kelambanan jajaran kepolisian di Deli Serdang secara terang-terangan mengoyak marwah institusi Polri. Instruksi tegas Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk memberantas segala bentuk perjudian—serta menindak tegas oknum yang membekinginya—seolah kehilangan tajinya ketika memasuki wilayah ini.
Slogan "Presisi" (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) kini terasa bak ironi yang pahit. Alih-alih responsif terhadap laporan masyarakat dan transparan terhadap media, jajaran kepolisian setempat justru mempertontonkan sebaliknya. Tindakan menghindar dari wartawan, hingga pemblokiran nomor kontak yang diduga dilakukan oleh Kanit Reskrim Polsek Tanjung Morawa sebelumnya, dibiarkan begitu saja tanpa ada evaluasi dari atasan. Hal ini mengindikasikan bahwa sikap anti-kritik dan tertutup seolah diamini oleh struktur pimpinan.
'Bungkam Berjamaah' dari Sektor hingga Polda
Upaya Redaksi untuk mendapatkan keberimbangan informasi (cover both sides) nyatanya harus bertepuk sebelah tangan. Permohonan konfirmasi resmi yang dilayangkan untuk meminta hak jawab dari pihak kepolisian sama sekali tidak mendapat respons.
Hingga berita ini terbit, keenam pejabat kepolisian berikut belum bersedia membalas konfirmasi Redaksi:
Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H.
Dirreskrimum Polda Sumut, Kombes Pol. Ricko Taruna Mauruh, S.E., M.M.
Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Sumut, Kompol Jama Kita Purba, S.H., M.H.
Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol. Hendria Lesmana, S.I.K.
Kapolsek Tanjung Morawa, AKP Jonni H. Damanik, S.H., M.H.
Kanit Reskrim Polsek Tanjung Morawa, Iptu Hotman Barus, S.H.
Aksi "bungkam berjamaah" dari tingkat perwira pertama di Polsek hingga jenderal bintang dua di Polda Sumatera Utara ini tentu semakin mempertebal tanda tanya publik: Sebegitu kuatkah cengkeraman sindikat Jackson Situmorang hingga mampu membungkam transparansi institusi penegak hukum?
Menunggu Kehadiran Negara
Masyarakat Deli Serdang kini berada pada titik apatis yang kritis. Absennya tindakan dan transparansi menjadi preseden buruk bahwa hukum hanya tajam kepada masyarakat rentan, namun mendadak tumpul dan tak berdaya di hadapan kekuatan modal sindikat perjudian.
Pertanyaan mendasar kini tertuju pada komitmen kepolisian itu sendiri. Jika jajaran dari tingkat sektor, resor, hingga provinsi memilih untuk menutup mata dan mulut, kemana lagi rakyat harus mencari keadilan?
Sampai kapan institusi berseragam cokelat ini rela menggadaikan wibawa dan kehormatannya di bawah bayang-bayang sindikat Togel? Selama tidak ada borgol yang terpasang, garis polisi yang dibentangkan, dan transparansi yang ditegakkan, selama itu pula hukum di Deli Serdang akan terus dicatat sejarah sebagai hukum yang kalah oleh bandar judi. (Tim)
