Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sempat menyampaikan soal Menara Gading Ekonomi yang terjadi saat ini.
"Angka di statistiknya tinggi, tapi di lingkungan masyarakatnya jalannya hancur. Masyarakatnya makannya sangat terbatas, tidak punya pekerjaan. Itu menara gading ekonomi. Catatannya hebat," ungkapnya.
Bagi Dedi Mulyadi, tidak masalah jika catatan uang di Bank tidak tinggi, namun terpenting warganya punya kemampuan untuk sekolah dan makan.
"Tiap hari punya kemampuan untuk anaknya sekolah, punya kemampuan untuk beli baju ketika lebaran, punya kemampuan untuk selamatan dalam setiap waktu. Ekonominya muter tumbuh," tambahnya.
Gubernur Jawa Barat mengutarakan masalah yang dihadapi oleh Indonesia dan Jawa Barat.
"Problem Indonesia itu bukan persoalan uang. problem Indonesia, problem Jawa Barat adalah kepemilikan uangnya terjadi disparitas yang sangat tinggi," sebutnya.
Dedi Mulyadi menjelaskan, uang yang hanya dipegang oleh beberapa orang berakibat menyengsarakan orang lain.
"Kenapa? Rakyat kebagian inflasinya, rakyat kebagian kenaikan harganya. Sedangkan dia yang menikmati banyak uangnya," lanjutnya.
Maka, Gubernur Jawa Barat mengatakan, APBD dalam catatannya harus terdistribusi secara merata dan menjangkau daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh industrialisasi.
"Di Bekasi upahnya sudah hampir 6 juta. Perputaran uangnya tinggi. Tapi angka di Bekasi jangan diperbandingkan dengan di Kuningan di kagi Gunung Ciremai," jelasnya.
Dedi Mulyadi menyampaikan, orang Bekasi di daerah industri memiliki uang yang cukup banyak, namun seluruh kebutuhannya harus beli.
"Rumahnya harus masih harus bayar kontrakan. Airnya air galon, ke sekolahnya harus pakai bahan bakar, kemudian harus ada jajannya," ucapnya.
Setiap hari, Gubernur Jawa Barat menuturkan, harus memiliki uang.
"Tetapi orang Kuningan yang di kaki Gunung Cirmai rumahnya dari bilik, yang penting listriknya nyala, airnya mengalir jernih, tidak bayar," pungkas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.